Seminar/Workshop Arsip - Universitas Gadjah Mada

Pemerintah Diminta Melakukan Demokratisasi Energi dan Stop Deforestasi

gusti.grehenson — Thu, 27 Mar 2025 09:20:31 +0000

Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang energi terbarukan. Sayangnya, pemanfaatannya sumber energi masih tergolong minim dibandingkan dengan sumber daya fosil yang bersifat tidak terbarukan. Padahal pemerintah menargetkan untuk menurunkan emisi karbon di tengah ancaman kembalinya deforestasi melalui proyek strategis nasional di bidang pangan. Oleh karena itu, Pemerintah diminta untuk menghentikan laju perusakan hutan alam dan menghitung secara seksama soal kebutuhan lahan untuk pangan nasional agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di kemudian hari.

Hal itu mengemuka dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadhan yang diselenggarakan oleh Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB-PTNBH) yang bertajuk ‘Krisis Energi, Lingkungan Hidup, dan Kebencanaan’, Selasa (25/3) lalu, di kanal Youtube UGM.

Pengembang Energi Listrik Tenaga Mikro Hidro, Tri Mumpuni, yang hadir sebagai pembicara mengatakan Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang besar yang belum dikelola secara optimal dan maksimal. Namun begitu, imbuhnya, pemerintah lebih cenderung mempertahankan sistem pemanfaatan energi yang tidak efektif dan tidak berkelanjutan, meskipun ada banyak potensi energi terbarukan yang belum dikembangkan.

Menurutnya, diperlukan kebijakan demokratisasi energi yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan energi dan sumber daya mereka sendiri. Dengan cara ini, pembangunan akan lebih berkelanjutan dan masyarakat bisa menjadi lebih mandiri dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. “Demokratisasi energi memberikan ruang kepada masyarakat untuk mampu membangun dirinya sendiri dan pemerintah cukup menyediakan infrastruktur dan membuka akses untuk mereka,” kata Tri Mumpuni.

Sementara Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. Dr. San Afri Awang menuturkan Indonesia saat ini menghadapi tantangan sekaligus ancaman deforestasi, bencana iklim, dan transisi energi terbarukan. Adapun sumberdaya hutan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan sumber daya hutan harus benar-benar dilaksanakan sebaik-baiknya.

San Afri juga memaparkan bahwa kondisi deforestasi di Indonesia sudah cukup parah, bahkan mencapai angka 261.575 hektar pada tahun 2024. Angka ini akan semakin meningkat dengan adanya Proyek Strategi Nasional di bidang pangan dengan membuka 3 juta hektar lahan pada tahun 2025-2029. Hal ini berkebalikan dengan target penurunan emisi sebesar 31,8-43,2% pada tahun 2030. Ia mempertanyakan kemungkinan target tersebut tercapai apabila Proyek Strategi Nasional tetap dilanjutkan. “Hentikan perusakan hutan alam, kalkulasi dengan jujur dan benar kebutuhan lahan untuk pangan nasional,” pungkas Awang.

Hal senada juga disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Geografi UGM Prof. Muhammad Baiquni menegaskan pembangunan perlu memperhatikan daya dukung lingkungan. Pasalnya, apabila lingkungan sudah tidak mampu menampung kerusakan di bumi, maka ditakutkan akan terjadi malapetaka yang mengancam kehidupan manusia. Bahkan krisis ekologi akan berbuntut pada krisis ekonomi moneter, terutama pada negara yang bergantung pada sumber daya alam seperti Indonesia. “Kita harus belajar dari tahun 1997-1998 ketika krisis ekonomi moneter diikuti oleh kemarau panjang. Dampaknya, banyak sekali korban kelaparan, gagal panen, dan itu berimbas pada ekonomi secara keseluruhan. Tentu saja kita tidak ingin mengulangi persoalan di masa lalu,” ujar Baiquni.

Penulis : Tiefany

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Pemerintah Diminta Melakukan Demokratisasi Energi dan Stop Deforestasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Pragmatisme, Keserakahan dan Kegagalan Membangun Sistem jadi Akar Persoalan Korupsi di Indonesia

gusti.grehenson — Mon, 24 Mar 2025 06:00:21 +0000

Belakangan ini, kasus korupsi yang menelan kerugian negara dalam jumlah besar kembali menjadi sorotan publik. Sebut saja kasus korupsi tata kelola minyak mentah di perusahaan Pertamina sebesar Rp193,7 triliun, Kasus korupsi di Lembaga Penyediaan Ekspor Indonesia sebesar Rp11,7 triliun, korupsi dana iklan BJB, sebelumnya sempat heboh korupsi di PT Timah yang diperkirakan menelan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Berbagai persoalan kasus korupsi ini menunjukkan betapa mendalamnya permasalahan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan mengakar di berbagai lini kehidupan di masyarakat dan di pemerintahan.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Zainal Arifin Mochtar menilai ada tiga faktor utama yang menjadi akar permasalahan korupsi di Indonesia yang sulit diberantas, yakni pragmatisme, keserakahan, dan kegagalan dalam membangun sistem yang baik. Ia menyoroti bahwa pragmatisme sering kali menjadi alasan utama orang terlibat dalam tindakan korupsi. “Banyak orang lebih memilih cara cepat, seperti memberikan suap dalam kasus tilang misalnya, dibandingkan memegang teguh idealisme dan menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat,” kata Zainal dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadan yang bertajuk “Korupsi Kronis di Mana-mana”, Minggu (22/3).

Keserakahan menurut Zainal juga menjadi penyebab dari semua kasus korupsi yang pernah terjadi. Keserakahan tidak memiliki batas, dan banyak individu yang terjerat dalam kasus korupsi karena tidak mampu mengendalikan keinginan pribadi.

Namun yang lebih parah lagi, kegagalan dalam membangun sistem sebagai penyebab maraknya kasus korupsi. Sistem yang tidak dibangun dengan baik membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang. “Misalnya, masalah impor bahan kebutuhan pokok sering kali disebabkan oleh data yang tidak akurat atau pendataan yang tidak jelas. Begitu juga dengan masalah kuota impor yang tidak transparan dan sering disalahgunakan,” katanya.

Terakhir, ia juga menekankan pentingnya kemauan (willingness) dari semua pihak untuk memberantas korupsi. Ia menilai bahwa masalah terbesar bukan terletak pada kemampuan, melainkan pada kemauan untuk menegakkan hukum dan menjaga integritas.

Prof. Dr. Nanang T. Puspito, M.Sc., Sekretaris Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, menuturkan pengalamannya selama 15 tahun mengajar tentang anti-korupsi di luar kompetensi ilmiahnya. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia tengah menghadapi masalah serius terkait korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah dan penegakan hukum yang lemah serta kurangnya keteladanan membuat masyarakat semakin permisif terhadap korupsi.

Yang lebih menyedihkan lagi, tambahnya, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi masih sangat lemah dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukan korupsi. “Sebagai akademisi dan guru besar, saya harus menyatakan bahwa korupsi di Indonesia tumbuh semakin besar, dampaknya terasa di hampir semua sektor kehidupan, dan indeks persepsi korupsi kita sangat rendah, yaitu di angka 37 dari skor maksimum 100. Jika kita ibaratkan, seorang mahasiswa yang mendapat nilai 37 tentu dianggap tidak lulus,” ujarnya.

Nanang menyebutkan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia terdiri dari tiga unsur, yakni penindakan, pencegahan, dan edukasi. Unsur edukasi bertujuan agar orang tidak ingin melakukan korupsi, bukan hanya takut atau tidak bisa, tapi tidak ingin. “Ini adalah tujuan besar pendidikan anti korupsi. Tujuan dari pendidikan ini adalah membudayakan anti korupsi melalui mahasiswa dengan memberikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menggerakkan budaya anti korupsi di dalam kampus,” paparnya.

Sementara Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Rahmawati menyebutkan bahwa modus korupsi di Indonesia sangat kompleks, melibatkan banyak aktor dari berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga desa. Yang paling mengkhawatirkan, katanya, adalah fakta bahwa banyak mantan terpidana korupsi masih bisa mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Hal ini menunjukkan lemahnya integritas dalam dunia politik Indonesia. “Banyak masyarakat yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Hal ini tercermin dari peningkatan kasus suap dalam proses penerimaan pegawai negeri maupun swasta, serta ketidakjujuran dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ia memandang budaya korupsi yang sudah mengakar sehingga perlu adanya upaya serius untuk membudayakan anti-korupsi. Ia kemudian mengusulkan beberapa langkah, antara lain melarang mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau menduduki jabatan publik, memberikan efek jera bagi koruptor melalui hukuman yang lebih berat, seperti pengembalian kerugian dan pemiskinan, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, yang bisa dibantu oleh riset-riset dari perguruan tinggi.

Sedangkan Mantan Wakil Ketua KPK Dr. Laode Muhammad Syarif menyampaikan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam saat ii menjadi permasalahan serius. Pelaku korupsi melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat tinggi pemerintah hingga pelaku usaha swasta. Modus operandi yang dilakukan pun beragam, mulai dari suap, embezzlement (korupsi dalam jabatan), pencucian uang, hingga manipulasi pajak dan royalti. Kasus-kasus korupsi ini juga kerap disertai dengan pelanggaran lingkungan. “Mereka sebenarnya melanggar aturan, sehingga agar tidak dipersekusi atau dituntut oleh aparat penegak hukum, mereka melakukan suap,” ucapnya.

Laode menyoroti mengenai pembagian keuntungan dari sumber daya alam yang tidak adil. Korupsi dalam sektor sumber daya alam di Indonesia tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. “Saya ingin menyampaikan bahwa korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini adalah masalah besar. Proses perizinannya bermasalah, kepemilikan perusahaannya tidak jelas, pembagian royalti dan pendapatannya juga tidak transparan. Ini adalah masalah yang sangat kompleks dan perlu perhatian lebih dari perguruan tinggi,” pungkasnya.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Liputan6.com

Artikel Pragmatisme, Keserakahan dan Kegagalan Membangun Sistem jadi Akar Persoalan Korupsi di Indonesia pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Psikolog UGM Bagi Tips Cara Memulihkan Kesehatan Mental Anak Fatherless

gusti.grehenson — Mon, 24 Mar 2025 04:49:59 +0000

Peran ayah sangat penting dalam perjalanan tumbuh kembang anak, terutama anak di bawah usia remaja. Keterlibatan mereka sangat dibutuhkan dalam persiapan mental anak agar-anak bisa memiliki kondisi emosional yang stabil. Sayangnya, tidak semua anak memiliki figur ayah yang baik. Kondisi ini kerap disebut dengan fatherless. Lantas, bagaimana cara anak memulihkan diri dari situasi ini dari sudut pandang psikologi?

Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Diana Setiyawati, S.Psi., MHSc., Ph.D., mengatakan figur ayah yang absen dalam keluarga cukup berdampak terhadap tumbuh kembang anak dari sisi kesehatan mental. Menurut Diana, anak-anak fatherless tidak sama kondisinya dengan anak-anak yatim yang ayahnya telah meninggal dunia. Fatherless didefinisikan sebagai sosok ayah yang tidak hadir dalam hidup anak, sekalipun sang ayah masih hidup dan sehat. Secara umum, ketidakhadiran ayah dapat mempengaruhi rasa percaya diri anak dan cara berpikir mereka, terutama mengenai diri sendiri.“Yang paling banyak terjadi akibat absennya ayah dari keluarga adalah keraguan terhadap diri dan penghargaan diri sehingga anak-anak juga akan merasa kosong jiwanya,” ujar Diana dalam mengisi Safari di Bulan Ramadhan di Masjid Kampus UGM yang bertajuk “Memulihkan Kesehatan Mental Anak-Anak Fatherless”, Kamis (20/3) lalu.

Diana menuturkan ayah yang absen dalam kehidupan keluarga, bahkan sejak dalam fase kehamilan, akan berpengaruh terhadap calon bayi yang dikandung oleh sang ibu. Ia menjelaskan bahwa ketika sang ibu mengalami stres, terutama akibat minimnya kontribusi ayah dalam kehamilan, hormon kortisol akan naik. Hormon ini bersifat korosif dan berpotensi merusak sistem otak janin.“Dampaknya ialah kapasitas belajar anak berkurang karena adanya perubahan di otak bagian amigdala,” ungkap Diana.

Selain itu, hilangnya peran ayah dapat menyebabkan anak memiliki self esteem atau pengakuan harga diri yang tidak berkembang dengan baik. Ia akan mengalami kesulitan dalam penghargaan diri dan regulasi emosi. Diana juga menyebutkan bahwa anak-anak yang kehilangan figur ayah rentan menjadi korban kekerasan seksual. “Mereka tidak memiliki sosok yang menjadi sandaran sehingga mereka mencari rasa kasih dan sayang dari orang lain yang tidak aman dan bisa berbahaya bagi dirinya,”ujarnya.

Diana menyebutkan keterlibatan figur seorang ayah dalam aktivitas anak dapat menjadi kegiatan yang menstimulasi perkembangan kognitif anak, sejak baru lahir sampai anak beranjak dewasa. “Sosok yang hadir dalam tahap ini akan membantu anak memiliki kapasitas belajar yang luas,” ungkapnya.

Selain itu, keterlibatan ayah juga berpengaruh terhadap perkembangan prefrontal cortex. Apabila korteks ini tidak berkembang dengan baik, itu akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, dan membuat anak menjadi egosentris dan perfeksionis.

Lebih lanjut, Diana berbagi tips untuk ‘mengobati’ anak yang kehilangan sosok ayahnya. Ia menyarankan untuk menjalin hubungan, baik itu keluarga, teman, maupun pasangan, dengan orang-orang yang berasal dari keluarga yang aman (secure). “Dalam hal ini, seseorang dengan emosi yang stabil dapat membantu anak fatherless dalam memperkuat resiliensi,” terangnya.

Cinta dan kasih sayang tanpa syarat dari orang terdekat dapat menumbuhkan keyakinan dan rasa percaya diri anak fatherless.“Mereka harus bersama orang-orang yang meyakinkan bahwa ia berharga dan layak untuk dicintai,” pungkas Diana.

Penulis : Tiefany

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Psikolog UGM Bagi Tips Cara Memulihkan Kesehatan Mental Anak Fatherless pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Indonesia Tengah Hadapi Deindustrialisasi, Waspada Peningkatan Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan

gusti.grehenson — Mon, 24 Mar 2025 04:13:12 +0000

Indonesia saat ini tengah menyongsong deindustrialisasi. Kondisi sektor industri atau manufaktur yang menurun drastis ini, dapat dilihat dari banyaknya pabrik manufaktur yang tutup dan badai PHK yang terjadi di banyak tempat. Padahal sektor industri, investasi dan ekspor berperan penting dalam menumbuhkan ekonomi nasional. Apabila tidak bisa diatasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan yang kemudian dapat menelurkan sejumlah permasalahan sosial lainnya.

Hal itu mengemuka dalam Kuliah Bestari Spesial Ramadhan Refleksi dan Solusi yang bertajuk “Liberalisasi Perdagangan, Kran Impor dan Dampak Deindustrialisasi”, Jumat (21/3) secara daring di Youtube UGM. Kuliah Bestari yang diselenggarakan Dewan guru Besar UGM ini menghadirkan beberapa orang pembicara, diantaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama, Mari Elka Pangestu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) RI, Arief Anshory Yusuf, Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini dan peneliti ISEAS Singapore,Yanuar Nugroho.

Mari Elka Pangestu, mengatakan Indonesia tengah menghadapi dampak dinamika ekonomi global sehingga menyebabkan ketidakstabilan kondisi ekonomi nasional. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian terkait langkah dan kebijakan ekonomi yang bisa mengimbangi dampak tersebut. “Ada perubahan-perubahan yang terjadi secara global dan berdampak pada penyesuaian kebijakan di tingkat nasional,” kata Mari Elka Pangestu.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2011—2014 menyebut ekonomi Indonesia saat ini menurutnya relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Mari menyebut beberapa kondisi perubahan global yang berdampak pada ekonomi tersebut yakni peperangan di Timur Tengah, Ukraina-Rusia, dan konflik di Laut Cina Selatan. Hingga pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) juga disebut turut berperan dalam perang dagang dan meningkatnya beban tarif. “Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat terganggu dan inflasi akan lebih tinggi sebab kenaikan tarif sehingga tingkat suku bunga lebih tinggi,” jelasnya.

Kondisi ini menurutnya menjadikan instrumen kebijakan yang bisa dilakukan akan terbatas untuk menstimulasi pertumbuhan, sedangkan dari APBN yang mengalami efisiensi dan realokasi akan menyebabkan ruang untuk pemberian stimulasi juga akan terbatas.

Namun begitu, penurunan ekonomi di Amerika Serikat dapat ditangkap menjadi peluang dari relokasi investasi. Namun, untuk hal tersebut dapat tercapai, perlu dilakukan upaya penguatan ekonomi hingga mencapai angka 6-7% seperti peningkatan ekspor dan didorong dengan penguatan kerja sama dengan negara-negara lain. “Kita perlu pertumbuhan ekonomi 6% atau 7%. Negara juga perlu menghindari gejolak dan menjaga kepercayaan agar mencegah kerentanan arus keluar modal dan iklim usaha,” paparnya.

Arief Anshory Yusuf, menilai kondisi deindustrialisasi tengah menyongsong Indonesia. Kondisi sektor industri atau manufaktur berkurang ini menurutnya sebagai bentuk transformasi struktural dan salah satu ciri dari ekonomi yang bertumbuh, yaitu yang awalnya berpusat pada agrikultur menjadi industri besar dan akhirnya menjadi layanan jasa. “Deindustrialisasi ini hal yang wajar, tetapi dapat menjadi masalah saat terjadi secara prematur,” sebut Dosen di Universitas Padjajaran ini.

Permasalahan terjadi ketika tidak ada momentum untuk tumbuh lebih tinggi. Saat ini Indonesia dilihat dari sisi tingkat pendapatan masih dapat mengalami industrialisasi, tetapi dari dari tingkat pekerjaan Indonesia hampir melewati momentum tersebut. Hal ini dapat berdampak pada tidak adanya lapangan pekerjaan. Misalnya pada program hilirisasi jika berfokus di sektor padat sumber daya alam bisa menjadi jebakan pada penurunan penyerapan tenaga kerja. “Ini agak berbahaya ketika tenaga kerja memasuki lapangan pekerjaan yang nilainya stagnan sehingga pekerja semakin menumpuk dan pendapatannya berkurang. Apalagi ketika masuk di lapangan jasa yang produktivitas rendah sehingga kondisi ekonomi seperti sekarang,” tegasnya.

Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dilema liberasi perdagangan dan deindustrialisasi? Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini, menyebut jawabannya adalah outward looking. Ia mencontohkan dengan model pembangunan industri angsa terbang atau flying geese model of industrialization yang menunjukkan 40 tahun yang lalu Jepang memimpin gerakan industrialisasi. Indonesia saat itu memiliki pendapatan di atas China. Namun, hal itu kini berubah dengan China yang bahkan memimpin industri global bahkan Vietnam pun berada mengungguli Indonesia. “Kuncinya ada pada industri. Sekalipun ekonomi tumbuh 8%, tetapi industri hanya berkembang 3—4% dan banyak perdagangan sektor informal maka kemungkinan akan susah,” paparnya.

Untuk itu, ia menyebut investasi, industri, dan ekspor berperan penting dalam menumbuhkan ekonomi ke depan. Menurutnya, deindustrialisasi juga menimbulkan efek negatif seperti pengangguran yang kemudian dapat menelurkan sejumlah permasalahan sosial lainnya.

Yanuar Nugroho, menyebut angka pengangguran Indonesia sebenarnya mengalami perbaikan, tetapi muncul tren negatif pada awal tahun 2025 ini. Kasus pengangguran struktural memunculkan implikasi sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial yang semakin melebar, penurunan kesejahteraan dan kualitas hidup, peningkatan konflik sosial, dan sejumlah dampak lainnya.

Menurutnya terdapat rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah melalui langkah jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. “Jangka pendeknya dapat dengan revitalisasi kawasan industri dan infrastruktur pendukung. Jangka menengah dapat dengan mengembangkan pendidikan vokasi dan ditutup dengan investasi dalam inovasi riset industri untuk jangka panjang,” tuturnya.

Prof. M. Baiquni, M.A., Ketua Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB-PTNBH) Periode 2024—2025 menyebut Kuliah Bestari berjudul Liberalisasi Perdagangan, Industrialisasi, dan Pengangguran ini menjadi bentuk dari akademisi dan guru besar memberikan pemikiran dalam memberikan solusi atas persoalan bangsa melalui m gerakan menyalakan nurani bangsa. “Harapannya agar menghasilkan pendalaman terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan kedepan,” harap Ketua Dewan Guru Besar UGM ini.

Penulis : Lazuardi

Editor. : Gusti Grehenson

Foto : Bisnis.com

Artikel Indonesia Tengah Hadapi Deindustrialisasi, Waspada Peningkatan Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Kampus Diminta Ikut Berkontribusi Atasi Persoalan Bangsa

gusti.grehenson — Wed, 19 Mar 2025 09:55:30 +0000

Aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat dalam bentuk demonstrasi maupun konten sindiran warga net di media sosial muncul sebagai ekspresi atas kinerja pemerintahan sekarang ini. Berbagai kebijakan dianggap tidak berpihak pada masyarakat, banyak menuai kritik tajam. Bahkan kebijakan efisiensi anggaran pun dianggap tidak tepat sasaran, badai PHK, dan kondisi indikator makro ekonomi yang semakin melemah dan mengkhawatirkan. Perguruan tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap persoalan yang terjadi di tengah upaya membangun SDM menuju Indonesia Emas 2045 dan menyambut bonus demografi tahun 2030.

Hal itu mengemuka dalam kuliah umum spesial Ramadhan yang bertajuk Pembangunan Kualitas Manusia, Selasa (18/3), secara daring yang diselenggarakan oleh Majelis Dewan Guru Besar (MDGB) PTN-BH.

Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Dr. Muhammad Baiquni, MA menyampaikan, sejumlah fenomena yang ada di masyarakat dengan aksi #IndonesiaGelap yang sering didengungkan akhir-akhir ini muncul karena berbagai sebab, seperti konstitusi dan perundangan yang absurd, penegakkan hukum yang tidak adil, dan perilaku korupsi yang terjadi hampir di seluruh lini pemerintahan.

Menurutnya, perguruan tinggi perlu merespon berbagai kegelisahan tersebut dan memegang peran penting dalam berkontribusi terhadap isu kemasyarakatan dan kenegaraan guna menciptakan langkah strategis untuk mengatasi krisis nasional.“Kita ingin menyalakan kembali nilai moral kebangsaan di tengah maraknya isu lemahnya pengelolaan negara yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat,” ujarnya

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K) dalam sambutannya menyoroti urgensi pembangunan sumber daya manusia demi terwujudkan kemajuan negara. Menurutnya, pendidikan Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai generasi unggul di masa depan. Berbagai fenomena kontemporer yang terjadi sekarang ini sangat relevan untuk dijadikan refleksi bersama mengenai isu-isu seperti apa yang bisa dijadikan landasan bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan kualitas pendidikan termasuk fokus area kunci pegembangan SDM bagi masyarakat.“Tentu menjadi visi pendidikan tinggi untuk mewujudkannya, termasuk memfokuskan berbagai area kunci sumber daya manusia yang inovatif dan kompetitif,” ucap Ova.

Menurut Ova, menjelang bonus demografi di 2030, bangsa ini memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengelolaan lembaga hukum yang berkeadilan, dan perihal pembukaan aktivitas ekonomi baru yang perlu menjadi perhatian bersama agar generasi muda mampu berkarya dalam pembangunan nasional.

Sementara Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., menyebutkan pendidikan berkualitas tidak hanya membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat namun juga bertugas membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk perkembangan di masa depan.

Ia menyebutkan beberapa tantangan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini yakni ketimpangan akses pendidikan, ketidakmerataan kualitas pendidikan, tingkat putus sekolah yang masih tinggi, dan relevansi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. “Selain upaya pemerintah, perguruan tinggi dan kolaborasi bersama industri juga penting untuk diperkuat agar mampu menciptakan pendidikan yang mumpuni dengan pengembangan karakter dan keterampilan,” pungkasnya.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Freepik

Artikel Kampus Diminta Ikut Berkontribusi Atasi Persoalan Bangsa pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Negosiasi Perundingan Batas Maritim RI Perlu Dukungan Ahli Geodesi dan Geomatika

gusti.grehenson — Fri, 14 Mar 2025 03:57:54 +0000

Pengelolaan perbatasan bukan sekadar persoalan teknis pemetaan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum, diplomasi, dan geopolitik. Namun tantangan utama dalam negosiasi adalah perbedaan klaim, kepentingan ekonomi, serta dinamika politik yang mempengaruhi proses diplomasi antarnegara. Oleh karena itu, dalam proses penetapan batas maritim memerlukan peran ahli geodesi dan geomatika sangat besar. Bahkan di setiap perundingan, harus selalu ada tim teknis yang mendukung negosiasi dengan data akurat dan analisis geospasial.

Hal itu dikemukakan oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Yunani, Dr. Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan, memberikan kuliah tamu bertajuk “Manajemen Perbatasan: Strategi dan Teknik Negosiasi Penetapan Batas Maritim” di Program Studi Magister Teknik Geomatika, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.

Dalam pemaparannya, Dubes Bebeb Djundjunan, membagikan pengalaman nyata dalam negosiasi internasional terkait batas maritim Indonesia. Materi ini menjadi sangat relevan mengingat letak geografis negara Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. “Meskipun beberapa batas telah disepakati, masih banyak segmen batas maritim yang belum terselesaikan hingga saat ini,” kata Bebeb Djundjunan dalam keterangan yang dikirim ke wartawan, Jumat (14/3).

Selaku tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Delegasi Teknis Indonesia dalam Perundingan Batas Maritim Periode 2016–2022, menuturkan dalam setiap perundingan, harus selalu ada tim teknis yang mendukung negosiasi dengan data akurat dan analisis geospasial. Ia mencontohkan, Dr. I Made Andi Arsana selaku pakar dari Teknik Geomatika UGM juga terlibat sebagai kelompok pakar dalam tim teknis. “Keberadaan para ahli geospasial memastikan bahwa batas yang dinegosiasikan didasarkan pada perhitungan yang objektif dan sesuai dengan kaidah hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ,”tambahnya.

Dubes Bebeb mengharapkan kerja sama yang erat antara berbagai disiplin ilmu dan institusi untuk dapat mengkaji soal perbatasan ini secara lebih mendalam. Hasil kajian dari akademisi diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sehingga tim negosiasi menjadi semakin kuat dan mampu memperjuangkan kepentingan maritim Indonesia secara optimal.

Menjawab pertanyaan mahasiswa soal strategi yang digunakan Indonesia dalam menghadapi negosiasi sulit, terutama ketika berhadapan dengan negara yang memiliki posisi lebih kuat dalam perundingan. Bebeb menjawab diperlukan strategi dalam membentuk dan mengelola tim negosiasi nasional agar lebih solid dan efektif dalam mencapai kesepakatan terbaik bagi Indonesia. “Pendekatan diplomasi yang berbasis data geospasial dan pemahaman hukum internasional yang mendalam menjadi kunci dalam mempertahankan kepentingan nasional,” ujarnya.

Ketua Departemen Teknik Geodesi UGM, Prof. Ir. Trias Aditya K.M., S.T., M.Sc., Ph.D., menuturkan kuliah tamu yang disampaikan Dubes Bebeb Djundjunan ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih dalam bagi mahasiswa mengenai bagaimana batas maritim dikelola dan dinegosiasikan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan praktisi diplomasi dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dan geopolitik perbatasan Indonesia.

Penulis : Bolivia

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Shutterstock

Artikel Negosiasi Perundingan Batas Maritim RI Perlu Dukungan Ahli Geodesi dan Geomatika pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Dosen UGM Diajak Banyak Menulis Buku Ajar

gusti.grehenson — Fri, 07 Mar 2025 04:21:29 +0000

Dosen memiliki tugas untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, baik untuk mahasiswa maupun bagi masyarakat luas. Pengetahuan dan pengalaman berharga tersebut dapat dituangkan dalam bentuk karya buku. Oleh karena itu, penting bagi dosen untuk memahami kiat-kiat dalam menulis buku dan karya akademik.

Dosen Fakultas Geografi UGM, Prof. Dr. M. Baiquni, menyatakan bahwa menulis buku memiliki seninya tersendiri. Seni yang ia maksud adalah seni dalam merangkai dan merangkum gagasan supaya padu dan mampu menjadi gerakan dan gelombang kesadaran. “Memang menulis ini merupakan tugas kita sebagai dosen. Diperlukan banyak motivasi untuk menulis, salah satunya untuk membagi pengetahuan dan pengalaman,” kata Baiquni dalam Workshop Penulisan Buku Akademik, Kamis (6/3), di Ruang Multimedia 1, Gedung Pusat UGM.

Baiquni menyebut bahwa dengan menulis buku dapat dijadikan cara dalam membangun reputasi pribadi ataupun kampus. Tidak hanya itu, menulis buku menurutnya dapat menjadi jembatan untuk mengenali dan mengembangi kemampuan yang dimiliki. “Upaya ini juga dapat dilihat sebagai cara untuk memungkinkan diri untuk memperluas pengetahuan dan jejaring,”tuturnya.

Menurutnya, tren dan motivasi menulis ini seiring waktu mengalami pergeseran. Ada kecenderungan seseorang menulis sebagai proses melepaskan tekanan dan beban yang dimiliki.Namun motivasi apapun dapat menjadi alasan yang baik untuk mulai menulis. Namun yang kemudian menjadi tolok ukur keberhasilannya sebuah tulisan adalah bagaimana kata-kata yang dirangkai mampu ditransfer menjadi gagasan yang bermanfaat bagi banyak orang.”Kebermanfaatan inilah yang terus digaungkan oleh UGM supaya para dosen semangat untuk menerbitkan karya publikasi ilmiah dan menulis buku akademik,” kata Ketua Dewan Guru Besar (DGB) UGM ini.

Selain untuk kepentingan kenaikan pangkat bagi dosen, karya tulis menjadi bagian dari kegiatan kerja sama publikasi internasional yang dilakukan justru akan meningkatkan reputasi universitas. “Karya tulis ini juga mampu menunjukkan kebermanfaatannya yang luas bagi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di masing-masing bidang,” ujarnya.

Kepala Subdirektorat Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual Ratih Fitria Putri, S.Si., M.Sc., Ph.D. menyebutkan kegiatan workshop ini dalam rangka dosen dalam menerbitkan karya tulis dalam bentuk buku. Di workshop kali ini, diikuti 329 peserta dengan 39 orang di antaranya merupakan guru besar.

Ratih menyebutkan, Direktorat Penelitian terus mendorong pada dosen untuk menerbitkan buku melalui program pendampingan dan pemberian insentif. Sepanjang tahun 2024 lalu diterbitkan sebanyak 220 karya dosen UGM melalui penerbitan UGM Press. “Capaian buku ilmiah pada 2024 mengalami peningkatan signifikan melalui program ini. Untuk itu, kedepannya kami akan terus mengembangkan program-program pendampingan dan insentif untuk mendorong publikasi,” harapnya.

Penulis : Lazuardi

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Firsto

Artikel Dosen UGM Diajak Banyak Menulis Buku Ajar pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Demokrasi Mengalami Kemunduran, Pakar UGM Desak Revisi UU Pemilu

gusti.grehenson — Wed, 26 Feb 2025 04:30:36 +0000

Revisi undang-undang pemilihan umum menjadi salah satu upaya yang mendesak untuk dilakukan dalam rangka melakukan perbaikan pelaksanaan demokrasi pasca reformasi 1998. Salah satu masalah penting dalam sistem pemilu sekarang ini adalah kuatnya pengaruh money politics dan manipulasi demi menggaet suara.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Abdul Gaffar Karim, membeberkan bagaimana kultur tersebut telah ditanamkan melalui tindakan dan kebiasaan pemerintah terhadap masyarakat. “Mendekati pemilu, muncul banyak fenomena false demand. Kebutuhan yang sebenarnya tidak ada, tapi diciptakan,” ungkapnya dalam seminar seminar bertajuk “Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu dalam Upaya Perbaikan Sistem Pemilu” belum lama ini di Kampus UGM.

Gaffar menjelaskan bahwa kasus melonjaknya bantuan sosial mendekati masa pemilu sebenarnya memberikan dampak yang besar. Pemerintah maupun peserta pemilu perlu menghentikan upaya “membeli” suara masyarakat melalui bantuan sosial. Dampaknya bukan hanya mengenai semakin minimnya kredibilitas dalam hasil pemilu, namun juga tindakan money politics yang semakin dinormalisasikan masyarakat. Bahkan saat ini masyarakat sudah di tahap mewajarkan adanya money politics menjelang pemilu.

Meskipun belum tentu apakah hal tersebut memiliki pengaruh besar terhadap keberpihakan pemilik suara, namun tetap praktik tersebut berdampak buruk pada demokrasi bangsa. “Kalau kita lihat sekarang, masyarakat ketika menerima pembayaran itu justru membandingkan antara satu paslon dengan paslon lain. Perlu adanya edukasi bagi masyarakat untuk menghentikan kebiasaan ini,” tambah Gaffar.

Dengan pemahaman kuat mengenai sistem politik dan demokrasi, masyarakat diharapkan bisa membantu menghilangkan akar permasalahan dari money politics.

Berbeda dengan Gaffar, Zainal Arifin Mochtar (Dr., S.H., LL.M.) menyampaikan, persoalan money politics harus ditumpas melalui pelaku politiknya. Dosen Fakultas Hukum UGM tersebut menegaskan bahwa jangan salahkan masyarakat terhadap persoalan politik yang terjadi. “Karena tanpa adanya pasar tidak ada pembelinya, jangan dibalik. Saya setuju memang edukasi masyarakat perlu, namun lebih penting kita perketat aturan politik itu,” tutur Zainal.

Jika tidak ada peserta pemilu dan pemerintah yang melakukan kecurangan, maka masyarakat juga tidak akan mendukung tindakan tersebut. Kembali lagi, masyarakat tidak memiliki kesempatan pendidikan yang setara. Kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, terutama dalam kondisi ekonomi saat ini. Maka fenomena money politics dapat dijelaskan dengan mudah mengapa hal tersebut diwajarkan oleh masyarakat. “Justru penumpasannya harus dilakukan melalui mereka yang memang memiliki tujuan dalam melakukan hal tersebut, yakni peserta pemilu,” imbuhnya.

Sementara Zulfikar Arse Sadikin, Wakil ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar turut menanggapi semakin mengakarnya fenomena money politics. Menurutnya, bahkan modal menjadi calon legislatif maupun eksekutif tidaklah murah. Ada biaya tim sukses, biaya operasional, biaya partai, dan lain-lain. Semuanya dilakukan untuk menggaet suara. “Memang sulit untuk mendapatkan suara saat ini. Siapapun, meskipun dia terkenal belum tentu dia bisa memenangkan pemilu,” tuturnya.

Kredibilitas pelaksanaan pemilu menjadi tolak ukur indikator demokrasi Indonesia. Revisi UU Pemilu diharapkan dapat mempertegas aturan pelaksanaan pemilu dan operasionalnya untuk mengembalikan kredibilitas maupun integritas peserta pemilu dan pemilik suara. Selebihnya, diharapkan kontribusi dan sinergi antar pemangku kepentingan, masyarakat, dan akademisi mampu bersama-sama menjaga keberlanjutan demokrasi.

Penulis : Tasya

Editor : Gusti Grehenson

Artikel Demokrasi Mengalami Kemunduran, Pakar UGM Desak Revisi UU Pemilu pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

IIS UGM Gelar Kursus Singkat Soal Akal Imitasi

gusti.grehenson — Wed, 19 Feb 2025 03:04:49 +0000

Artificial Intelligence (AI) atau yang disebut dengan akal imitasi, kini semakin marak dikembangkan dalam berbagai versi. Hal ini tentunya juga menimbulkan adanya diskusi mengenai ketegasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebijakan atau regulasi didalamnya. Hal itu mengemuka dalam Konferensi Pers Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) yang mempromosikan komunitas bernama STAIR Community, di Fisipol UGM pada Senin (17/2).

Dr. Suci Lestari Yuana, Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM sekaligus penggerak STAIR Community, menyampaikan bahwa mereka akan menggelar Short Course atau kursus singkat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya regulasi dan etika dalam AI di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks di era digital.

Suci juga mengatakan bahwa STAIR tidak hanya menggabungkan sains, teknologi, dan seni, tetapi juga mengelolanya untuk kepentingan di bidang Hubungan Internasional. Dengan melihat teknologi sebagai agen yang membentuk realitas sosial dan politik, Suci mengatakan, STAIR dapat membantu peserta yang mengikutinya untuk bisa berpikir lebih kritis mengenai dampak transformasi digital terhadap masyarakat.

Sementara Dr. Okky Puspa Madasari, Research Fellow dari IIS yang juga pendiri dari OM Institute (Omong-Omong Institute), turut memaparkan mengenai hubungan teknologi dan seni dari sudut pandangnya sebagai sastrawan. Menurutnya, teknologi, seni, ilmu pengetahuan, dan hubungan internasional tidak dapat dipisahkan ketika berbicara tentang kemajuan sosial. Ia menyebut bahwa banyak persoalan yang kompleks, seperti hak cipta dan keadilan ekonomi, yang memerlukan pemahaman dari berbagai sudut pandang.

Lebih lanjut, Okky juga menekankan pentingnya kolaborasi antara universitas dan sektor swasta dalam mendorong riset dan inovasi. Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi besar selalu melibatkan kerja sama antara kedua sektor ini. “Saya berharap short course dari STAIR ini bisa menjadi wadah bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk bekerja sama mencari solusi terbaik bagi Indonesia,” tutupnya.

Komunitas STAIR yang didirikan sejak 2022 ini telah mengadakan banyak diskusi lintas disiplin ilmu. Topik-topik yang diangkat tidak terbatas pada mahasiswa HI, tetapi juga melibatkan seni dan teknologi. Beberapa diskusi offline yang telah dilakukan pernah membahas tentang video games, ekonomi digital, dan bahkan politik musik. Selain itu, STAIR juga telah menerbitkan beberapa buku dan working papers yang membahas peran teknologi dan seni dalam hubungan internasional.

Dalam short course yang diadakan oleh STAIR Community ini, Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) dan Omong-Omong Institute (OM Institute) akan berkolaborasi dengan Goto Group (GoTo) dan membahas empat topik, yakni STAIR dan Pendekatan Lintas Disiplin, Teknologi dan AI dalam Kebijakan Publik, Analisis Seni dan Estetika dalam Politik Global, serta Menganalisis dan Menulis dengan Perspektif STAIR.

Penulis : Lintang

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Donnie

Artikel IIS UGM Gelar Kursus Singkat Soal Akal Imitasi pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.

Di Era Pemasaran Digital, Perlindungan Data Konsumen dan Keadilan Pasar Harus Tetap Dijaga

gusti.grehenson — Wed, 12 Feb 2025 01:45:05 +0000

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap ekonomi global. Pemasaran digital menjadi salah satu sektor yang sangat berkembang pesat, memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui platform digital. Namun, dibalik potensi besar tersebut, perlunya pengaturan yang lebih baik agar sektor ini tidak merugikan konsumen dan tetap beroperasi dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Hal itu mengemuka dalam seminar internasional bertajuk High Education and Role for Blue Economy Enhancement pada Selasa (11/2) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kegiatan seminar yang dilaksanakan dalam rangka menyongsong Dies Natalis ke-79 FH UGM ini, menghadirkan dua pembicara yakni Prof. Dr. Sybe de Vries, Dosen Ekonomi Digital dari Utrecht University, Belanda, serta Raquel Lorenz Coasta, Ph.D., selaku Konsultan Literasi Kelautan dan Inisiasi Sekolah Biru UNESCO dari Lisbon University, Portugal.

Sybe mengatakan konsep pemasaran digital bukan hanya soal menjual produk atau layanan, tetapi juga soal bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen di dunia maya. “Bagaimana data mereka digunakan, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terjaga serta terlindungi,” ujarnya lugas.

Beliau menggarisbawahi beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam mengatur pemasaran digital, antara lain perlindungan data dan privasi konsumen, regulasi pemasaran yang beretika, dan dinamika pasar digital global. “Di dunia digital, batas-batas geografis menjadi kabur. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil Uni Eropa dalam pemasaran digital perlu mempertimbangkan dampaknya di tingkat global, baik dalam hal perlindungan konsumen maupun persaingan pasar,” jelasnya.

Selain itu, Sybe juga menekankan pentingnya kolaborasi antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk menyusun kebijakan yang komprehensif dan harmonis untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat kemajuan teknologi digital. Ia juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap platform digital besar yang menguasai pasar global, seperti Google, Meta, dan Amazon yang dapat mempengaruhi cara konsumen berinteraksi dengan pemasaran digital.

Ia berharap agar negara berkembang seperti Indonesia dapat belajar dari kebijakan yang telah diterapkan oleh Uni Eropa dengan disesuaikan terhadap konteks budaya lokal masing-masing. “Setiap negara memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda, tetapi prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan konsumen dan keadilan pasar harus tetap dijunjung tinggi,” tegasnya.

Melalui kacamata lain terkait ekonomi biru dan kelautan, Raquel Lorenz Coasta membuka bahasan dengan penekanan bahwa pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan pemahaman tentang literasi kelautan dan bagaimana institusi akademik dapat berkontribusi terhadap ekonomi berbasis laut. “Pendidikan tinggi berperan penting dalam membentuk kebijakan, penelitian, serta inovasi yang mendukung keberlanjutan ekosistem laut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konsep ekonomi biru tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga bagaimana pemanfaatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem. “Kita perlu mengedepankan pendekatan berbasis sains dalam pengelolaan sumber daya laut, termasuk dalam sektor perikanan, pariwisata bahari, serta energi terbarukan dari laut,” tambahnya.

Dalam seminar yang turut dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, praktisi dan masyarakat sipil yang tertarik dengan isu kelautan dan kebijakan maritim ini, diskusi interaktif para peserta dengan pembicara melahirkan wawasan baru mengenai kontribusi pendidikan tinggi dalam membangun kesadaran serta mendorong inovasi di bidang ekonomi biru dengan pemasaran digital yang bertanggung jawab.

Dekan Fakultas Hukum UGM, Dahliana Hasan, Ph.D., dalam sambutannya, mengatakan kegiatan seminar internasional soal perlindungan data konsumen dan ekonomi biru yang ada di Uni Eropa ini sebagai bagian dari upaya akademik dalam memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. “Kami berharap diskusi ini dapat membuka peluang kolaborasi lebih lanjut antara akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa seminar internasional ini menjadi bukti komitmen Fakultas Hukum UGM dalam menghadirkan kajian akademik yang relevan dengan isu-isu global, khususnya dalam mendukung pengelolaan sumber daya laut secara bijak untuk kesejahteraan bersama.

Penulis : Bolivia Rahmawati

Editor : Gusti Grehenson

Foto : Humas Fakultas Hukum

Artikel Di Era Pemasaran Digital, Perlindungan Data Konsumen dan Keadilan Pasar Harus Tetap Dijaga pertama kali tampil pada Universitas Gadjah Mada.